Medan – Pusat Diklat Nasional kembali menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level 1 sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Kegiatan ini diperuntukkan bagi peserta dari lingkungan Polda Sumatera Utara dan diselenggarakan di Hotel Grand Antares, Medan, dengan metode blended learning yang mengombinasikan pembelajaran daring dan tatap muka.
Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pembelajaran e-learning yang berlangsung pada 2–13 Juni 2026. Selanjutnya, peserta mengikuti pembelajaran classroom pada 17–19 Juni 2026 di Hotel Grand Antares, Medan. Sebagai rangkaian akhir, Ujian Sertifikasi Kompetensi PBJP Level 1 dilaksanakan pada 20 Juni 2026 untuk mengukur tingkat pemahaman dan kompetensi peserta sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Seluruh rangkaian pembelajaran dipandu oleh Fasilitator ToT LKPP, Dr. Agus Sugeng Setiawan, Ak., M.M., C.A., yang memberikan pembekalan mengenai regulasi, prinsip, dan praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Melalui pembelajaran yang interaktif dan berbasis studi kasus, peserta dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta dari lingkungan Polda Sumatera Utara. Berdasarkan hasil ujian sertifikasi, 29 peserta dinyatakan lulus, hasil tersebut menunjukkan komitmen serta kesungguhan peserta dalam mengikuti seluruh tahapan pembelajaran hingga proses sertifikasi.
Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, diharapkan para peserta mampu mengimplementasikan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berintegritas di lingkungan kerja masing-masing. Pusat Diklat Nasional akan terus berkomitmen menghadirkan program pendidikan dan pelatihan yang berkualitas guna mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
